Arsip Berita

 

Silaturrahmi dan Dialog Calon Hakim PA Bandung, PN Bandung dan PA Garut Bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL.

 

Garut-(Rabu, 22 Mei 2019). Pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019, Mentor dan Mentee di Pengadilan Agama Garut menghadiri acara “Silaturrahmi dan Dialog Calon Hakim PA Bandung, PN Bandung dan PA Garut Bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL” dengan Tema: Menuju Terbentuknya Hakim yang Profesional, Berintegritas dan Bermartabat. Acara ini bertempat di Hotel Bambu Bandung.

WhatsApp Image 2019 05 16 at 19.05.27

Acara ini dipandu oleh Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H., Hakim sekaligus mentor di Pengadilan Agama Bandung. Dalam pengantarnya, beliau mengatakan bahwa tujuan diadakannya acara ini adalah untuk menyerap ilmu dari pengalaman dan kebijakan  yang diambil oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL, selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada periode 2001-2008 sehingga Hakim dan Calon Hakim selaku asset peradilan dapat mengikuti jejak beliau dalam memajukan lembaga peradilan di Indonesia.

WhatsApp Image 2019 05 16 at 18.48.55

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL, mengawali uraiannya dengan menceritakan kilas balik sejarah peradilan agama di Indonesia, mulai dari era pra-Hindia Belanda sampai pada masa beliau memimpin Mahkamah Agung. Ia menerangkan, sedikit aneh bahwa Belanda yang notabennya adalah negara sekuler dimana salah satu inti ajarannya adalah memisahkan antara agama dan negara, memberikan ruang untuk didirikannya lembaga peradilan agama di Indonesia. Hal ini setidaknya dikarenakan oleh tiga hal: Pertama, tradisi peradilan agama ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia tapatnya pada setiap kerajaan Islam pasti terdapat peradilan agama seperti Kerajaan Cirebon yang menggunakan papakan Cirebon (berisi kumpulan  hukum fikih pidana yang diberlakukan di Cirebon). Kedua, Belanda berusaha untuk tidak menyentuh kemarahan umat Islam di Indonesia dengan melarang didirikannya Pengadilan Agama karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Di sisi lain, Pemerintah Belanda membatasi kewenangan Pengadilan Agama hanya pada bidang nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR). Selain itu putusan Pengadilan Agama hanya dapat dilaksanakan jika ada fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Reformasi kewenangan Peradilan Agama dimulai pada tahun 1974 yaitu ketika munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan. Perubahan secara prinsipil-pun dimulai setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat tentang kewenangan Peradilan Agama serta kemandirian peradilan agama dalam melaksanakan putusannya sendiri.

Selanjutnya, ia menceritakan saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, ia menemukan realita bahwa lembaga peradilan masih harus ‘terlantar dan ditelantarkan’, oleh karena itu harus ada perubahan besar pada lembaga peradilan. Salah satunya yaitu; dalam rangka meningkatkan harga diri lembaga peradilan, bersama dengan seluruh jajarannya ia membuat perencanaan pembangunan (blue print) di bidang infrastruktur pengadilan dan peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan mengadakan pelatihan bagi para hakim melalui program international cooperation. Dengan adanya perencanaan ini, Pemerintah dan Lembaga Internasional mendukung program-program Mahkamah Agung.

WhatsApp Image 2019 05 16 at 21.05.23

“Tantangan peradilan saat ini sudah pasti berbeda dengan masa sebelumnya namun pola pikir tetap harus dibangun, pola manajeman harus ditingkatakan dan seorang pemimpin harus mampu membangun lingkungan yang baik, membangun harga diri dan berani mengambil keputusan. Saya mempunyai prinsip untuk tidak akan membawa rekan atau sanak saudara di tempat dimanapun saya memimpin, karena saya yakin bahwa di setiap Lembaga pasti ada individu-individu yang mau melakukan perubahan namun belum memiliki kesempatan, oleh karenanya itu pemimpin harus mampu merangkul mereka sehingga bisa mendapatkan masukan dalam membentuk perencanaan dan mengimplementasikannya secara koperatif”, tuturnya.

WhatsApp Image 2019 05 16 at 21.05.24

Ia juga menegaskan tentang pentingnya integritas, yakni bekerja sebaik-baiknya untuk menghasilkan yang sebaik-baiknya. Para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara harus dengan integritas- putusan yang bebas dari hubungan suap, hubungan keluarga dan hubungan lainnya. Dalam membentuk integritas para hakim harus memiliki kualiitas keilmuan dan kualitas keterampilan. Dalam hal teknis, seorang Hakim bukanlah corong dari undang-undang (la bouche de la loa), karena fungsi hakim adalah memutus secara benar dengan isi putusan yang benar sehingga dapat menghasilkan keadilan. Selain itu, terkadang terdapat beberapa masalah hukum yang belum diatur dalam undang-undang yang disebabkan belum adanya pembaharuan dalam undang-undang terkait, oleh karenanya integritas dibutuhkan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.

Setelah penyampaian materi dari Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL. selanjutnya acara dilanjutkan dengan dialog, buka puasa dan diakhiri dengan foto Bersama. (AF&AS)