Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi 

Pengadilan Agama Garut

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Garut terdiri dari :

  • 1
  • Perkawinan
  1. Izin nikah
  2. Hadhanah
  3. Wali adhal
  4. Cerai talak
  5. Itsbat nikah
  6. Cerai gugat
  7. Izin poligami
  8. Hak bekas istri
  9. Harta bersama
  10. Asal-usul anak
  11. Dispensasi nikah
  12. Pembatalan nikah
  13. Penguasaan anak
  14. Pengesahan anak
  15. Pencegahan nikah
  16. Nafkah anak oleh ibu
  17. Ganti rugi terhadap wali
  18. Penolakan kawin campur
  19. Pencabutan kekuasaan wali
  20. Pencabutan kekuasaan orang tua
  21. Penunjukan orang lain sebagai wali
  • 2
  • Ekonomi Syari’ah
  1. Bank syari’ah
  2. Bisnis syari’ah
  3. Asuransi syari’ah
  4. Sekuritas syari’ah
  5. Pegadaian syari’ah
  6. Reasuransi syari’ah
  7. Reksadana syari’ah
  8. Pembiayaan syari’ah
  9. Lembaga keuangan mikro syari’ah
  10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah
  11. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
  • 3
  • Waris
  1. Gugat Waris
  2. Penetapan Ahli Waris
  •  4
  •  Infaq
  •  5
  •  Hibah
  •  6
  •  Wakaf
  •  7
  •  Wasiat
  •  8
  •  Zakat
  •  9
  •  Shadaqah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Garut mempunyai fungsi sebagai berikut :

  •  1
Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
  •  2
Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;    (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
  •  3
Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
  •  4
Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Umum dan Keuangan);
  •  5
Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  •  6
Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.