Layanan Informasi Publik

e-Court Mahkamah Agung RI: ecourt.mahkamahagung.go.id Buku Manual E-Court Full Buku Manual E-court untuk Hakim Buku Manual E-court untuk advokat Berikut link lebih lanjut terkait E-court : >> Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar>> Syarat Pendaftaran e-Court>> Syarat Pendaftaran e-Court Pengertian Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, … Selengkapnya..

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007, pencari keadilan memiliki hak-hak diantaranya : Berhak memperoleh Bantuan Hukum. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan. Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Berhak memberikan … Selengkapnya..

Berhak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasihat Hukum; Berhak berperkara di pengadilan dengan biaya perkara ditanggung oleh negara (sepanjang alokasi dana dimaksud di Pengadilan Agama yang bersangkutan masih tersedia); Berhak mengajukan jawaban, replik, duplik, rereplik dan reduplik di muka persidangan; Berhak mendapatkan kesempatan menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau menolak mediasi; Berhak mengajukan bukti-bukti atau tidak mengajukan bukti-bukti … Selengkapnya..

Biaya Hak Hak Kepaniteraan  Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 Hak-Hak Kepaniteraan Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama  Rp       30,000 Pendaftaran Perkara Tingkat Banding  Rp       50,000 Pendaftaran Perkara Kasasi  Rp       50,000 Pendaftaran Perkara PK  Rp     200,000 Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pelawan/Pelawan/Pembantah  Rp       10,000 Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah  Rp       10,000 Redaksi  Rp       10,000 Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pelawan/Pembantah  Rp       10,000 Relaas … Selengkapnya..

A. DASAR HUKUM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA B. PETUGAS PELAYANAN PTSP PENGADILAN AGAMA GARUT Daftar Petugas dan SK Pelayanan PTSP Pengadilan Agama Garut selengkapnya DOWNLOAD di sini. C. PETUGAS MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA GARUT SK terkai … Selengkapnya..

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, A. Umum 1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari: Prosedur Biasa; dan Prosedur Khusus. 2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume … Selengkapnya..

Kategorisasi Informasi   Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 yaitu sebagai berikut : a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik; c. Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan. 1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala Jenis-jenis … Selengkapnya..

Kebijakan dan Peraturan Tentang Keterbukaan Informasi Publik   Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. … Selengkapnya..