Garut, 30 September 2024 – Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan lembaga peradilan secara profesional, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan mengundang Ketua Pengadilan mengundang Pimpinan Pengadilan melalui surat dengan nomor 624/BSDK/DL1.6/VIII/2024 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan secara Blended Learning Tahun 2024 yang diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta serta mengundang Sekretaris Pengadilan melalui surat dengan nomor 626/BSDK/DL1.6.VIII/2024 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Sekretaris Pengadilan secara Blended Learning Tahun 2024 yang juga diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta. Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Sekretaris Pengadilan diadakan secara blended Learning dari tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.
Kegiatan pelatihan ini dibagi kepada tiga metode yaitu MOOC/mandiri yang diadakan pada tanggal 26 s.d 31 Agustus 2024 dimana peserta diberi materi dan diminta untuk mempelajari secara mandiri materi yang telah diberikan oleh panitia. Metode ini bertujuan agar memunculkan inisiatif peserta untuk mencari lebih banyak terkait materi. Metode kedua yaitu distance learning yang berlangsung pada tanggal 2 s.d 14 September 2024 dimana seluruh peserta melakukan pelatihan secara daring melalui zoom yang didukung dengan adanya pemateri dan diskusi secara online.
Metode ketiga ialah pembelajaran klasikal atau pembelajaran dengan tatap muka yang akan berlangsung selama 2 kali yaitu tanggal 18 s.d. 26 September 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni dan tanggal 25 November s.d. 29 November 2024 yang bertempat di Kampus Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI. Pada pelatihan manajemen dan kepemimpinan ini, seluruh peserta dimina untuk membuat Action Plan yang nanti akan diujikan pada Seminar Rancangan Action Plan tanggal 26 September 2024 dan Implementasi Rancangan Action Plan tanggal 27 September s.d 29 November 2024.
Pengadilan Agama Garut