PA GARUT SIAP BANGUN ZONA INTEGRITAS DALAM RAPAT PERSIAPAN PEMENUHAN LKE ZI

GARUT | www.pa-garut.go.id

Garut, 29 Januari 2024 – Pengadilan Agama Garut aktif berpartisipasi dalam sebuah acara rapat persiapan pemenuhan LKE ZI (Laporan Keuangan Elektronik Zona Integritas) yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Acara ini diinisiasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dihadiri Ketua , Wakil Ketua, Panitera Muda Hukum, Kasubag Umum Keuangan, hakim, dan staf Pengadilan Agama Garut. Kehadiran mereka sejalan dengan Surat Undangan Nomor: 0014/WKPTA.W10-A/UND.HM2.1/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Rapat ini menjadi forum yang signifikan untuk membahas persiapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2024. Agenda utama yang dibahas melibatkan penilaian mandiri Zona Integritas sebagai langkah awal menuju WBK dan WBBM.

Dalam acara tersebut, narasumber memberikan arahan kepada semua satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk segera melakukan penilaian mandiri Zona Integritas, sejalan dengan reformasi birokrasi yang telah memasuki fase akhir periode 2010-2024. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, fase akhir ini menitikberatkan pada terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Agama Garut menegaskan tekadnya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, seiring dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Komitmen tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama bersama lima pimpinan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dengan langkah-langkah konkret yang diambil dalam rapat ini, Pengadilan Agama Garut berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya bersama menciptakan birokrasi yang bersih, kapabel, dan pelayanan publik yang prima, sesuai dengan visi reformasi birokrasi pemerintah hingga tahun 2024.

(Bied)